Negara tak boleh takluk pada tambang di Raja Ampat
Saatnya pemerintah berhenti jadi humas korporasi tambang, dan mulai bertindak sebagai pelindung warga serta penjaga konstitusi.
Negara tak boleh takluk pada tambang di Raja Ampat
Negara yang sehat adalah negara yang tahu kapan harus berkata "tidak"—terutama pada para pemilik modal yang doyan merampas ruang hidup warga negara atas nama investasi dan hilirisasi. Tapi tampaknya, negeri kita sedang flu berat. Sebab dalam kasus tambang di Raja Ampat, pemerintah sempat kehilangan suara, bahkan sempat jadi juru bicara tidak resmi para pengusaha tambang. Padahal, negara tak boleh takluk pada tambang di Raja Ampat . Konstitusi seharusnya jadi kitab suci yang tidak boleh dikompromikan demi keuntungan jangka pendek. Tapi entah kenapa, di Raja Ampat, pasal-pasal suci itu mendadak terdengar seperti lirik lagu yang hanya dinyanyikan saat upacara bendera. Selebihnya, dilupakan. Dilanggar. Diabaikan. Bayangkan, lima perusahaan tambang diberi izin resmi untuk beroperasi di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Lima! Bukan satu, bukan dua, tapi lima. Mungkin karena empat masih kurang untuk menguras surga, jadi ditambah satu biar puas. Dua perusahaan— PT Gag Nikel dan PT An…
Tentang
Mengomentari politik, hukum, dan urusan luar negeri.
