Polemik empat pulau Aceh yang tiba-tiba "dimiliki" Sumatera Utara bikin publik bertanya: siapa sebenarnya yang butuh GPS, warga atau negara?
Drama dalam empat pulau milik Aceh
Pernah dengar cerita pulau yang pindah provinsi karena surat? Kalau belum, selamat datang di Republik Fantasi Administrasi , di mana sejarah, hukum, dan harga diri bisa dibatalkan oleh selembar Kepmen dan beberapa kalimat pasif-agresif dari pejabat pusat. Ya, kisah ini tentang bagaimana empat pulau Aceh dipindah ke Sumut bukan lewat referendum atau revolusi, tapi lewat kertas dan stempel. Dunia nyata kalah cepat dibanding imajinasi birokrat . Pulau Panjang, Mangkir Besar, Mangkir Kecil, dan Lipan — empat nama yang mungkin dulu cuma disebut dalam peta sekolah dasar — kini jadi rebutan tingkat tinggi. Saking panasnya, Prabowo sampai turun tangan. Tapi sebelum kita berharap Presiden bisa jadi wasit, mari kita telusuri dulu kelucuan yang dibungkus dalam drama ini. Segalanya dimulai ketika Menteri Dalam Negeri, seperti sedang mencoba fitur baru Microsoft Excel , tiba-tiba memutakhirkan data wilayah dan... abrakadabra , empat pulau yang sejak era Presiden Soekarno masuk wilayah Aceh, sekarang din…
Tentang
Mengomentari politik, hukum, dan urusan luar negeri.
