Proyek penulisan ulang sejarah Indonesia di bawah menuai kritik tajam karena abaikan korban kekerasan 1998 dan berpotensi menutupi pelanggaran HAM.
Penulisan ulang sejarah berwajah impunitas
Di suatu siang yang panas di Senayan, Jakarta, di ruang rapat Komisi X DPR yang seharusnya menjadi tempat rakyat menyampaikan aspirasi, justru dipenuhi oleh drama klasik kekuasaan: bagaimana membuat sejarah sesuai selera penguasa . Menteri Kebudayaan Fadli Zon duduk dengan tenang, meskipun atmosfer di sekelilingnya panas oleh pertanyaan tajam anggota DPR dan teriakan protes dari balkon. Isu yang dibahas bukan sekadar anggaran, tapi sesuatu yang jauh lebih berbahaya: penulisan ulang sejarah Indonesia. Ya, sejarah akan ditulis ulang. Tapi jangan berharap ada keadilan bagi korban . Jangan harap ada keberanian menyebut pelanggaran HAM dengan nama sebenarnya. Jangan pula bermimpi bahwa korban kekerasan seksual Mei 1998 akan mendapatkan pengakuan. Sebab, sejarah baru ini bukanlah milik rakyat. Ini milik kekuasaan, milik mereka yang ingin menghapus noda darah dengan tinta emas birokrasi. Ketika Fadli Zon menyampaikan bahwa tidak tepat menyebut kekerasan seksual dalam kerusuhan Mei 1998 sebagai &…
Tentang
Mengomentari politik, hukum, dan urusan luar negeri.
